FKUB dan DPPI Kota Pontianak Dikukuhkan, Perkuat Toleransi Melalui Dialog Lintas Iman
Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kota Pontianak resmi dikukuhkan untuk masa bakti 2025–2030, bersamaan dengan pengukuhan Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Kota Pontianak periode 2025–2029. Kegiatan tersebut turut dirangkaikan dengan dialog lintas iman bertema "Lintas Iman dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama".
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyampaikan apresiasi sekaligus rasa bangganya atas terbentuknya kepengurusan FKUB dan para Duta Pancasila yang baru. Ia berharap kehadiran keduanya mampu menjadi motor penggerak dalam memperkuat persatuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat Kota Pontianak yang multikultural.
“Pancasila bukan sekadar teks yang diucapkan saat upacara, melainkan harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih di tengah derasnya tantangan global dan potensi gesekan sosial, terutama di kota terbuka seperti Pontianak,” ujarnya saat memberikan sambutan usai pengukuhan di Hotel Ibis Pontianak, Selasa (29/7/2025).
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam memperjuangkan hak-hak dasar warga negara, termasuk kebebasan beragama sebagaimana tertuang dalam Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kota Pontianak, menurutnya, merupakan daerah dengan tingkat keberagaman yang sangat tinggi. Berdasarkan data per 31 Desember 2024, jumlah penduduk mencapai 687.040 jiwa, dengan jumlah penduduk perempuan lebih banyak 194 jiwa dibandingkan laki-laki.
“Seluruh suku di Indonesia hampir semuanya ada di sini. Dari sisi agama juga lengkap, mulai dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, hingga enam aliran kepercayaan lainnya. Alhamdulillah, hingga kini suasana kota kita tetap kondusif, aman, dan tenteram,” ungkapnya.
Meski demikian, ia mengingatkan pentingnya kewaspadaan dalam menjaga stabilitas sosial. Pontianak sebagai ibu kota provinsi dan kota transit memiliki tingkat keterbukaan yang tinggi.
“Pergerakan orang dari luar daerah maupun luar negeri cukup tinggi,” ujarnya.
Sebagai contoh, ia menyebutkan bahwa selama masa pandemi tahun 2022, lebih dari 78 ribu warga negara Indonesia, baik secara legal maupun ilegal, dipulangkan melalui Pontianak. Sebagian besar berasal dari luar Provinsi Kalimantan Barat.
“Hal ini menunjukkan bahwa Pontianak merupakan titik strategis dalam pergerakan manusia lintas batas,” tambahnya.
Wali Kota Edi Kamtono juga menyinggung pentingnya regulasi dan peran aktif pemerintah dalam mewujudkan kota yang inklusif dan ramah untuk semua kalangan, termasuk anak-anak, penyandang disabilitas, dan lanjut usia. Ia menilai bahwa dukungan regulasi pusat menjadi faktor penting dalam menciptakan kenyamanan, kesejahteraan, dan peningkatan indeks kebahagiaan warga.
“Saya berharap FKUB dan para Duta Pancasila yang telah dilantik dapat terus menggalakkan semangat toleransi, kebersamaan, dan persatuan antarumat beragama serta seluruh elemen masyarakat di Kota Pontianak,” harapnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana, Thedy Setia Utama, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat harmoni antarumat beragama sekaligus menanamkan nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda.
“FKUB merupakan wadah strategis dalam membina kerukunan antarumat beragama, sedangkan DPPI diharapkan menjadi agen penggerak nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat,” ujarnya.
Acara ini turut diikuti oleh 120 peserta yang berasal dari organisasi kemasyarakatan, organisasi kemahasiswaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta para Purna Paskibraka Kota Pontianak. Dalam sesi dialog lintas iman, sejumlah tokoh hadir sebagai narasumber, antara lain Pdt Dr Syahdin Nyarong, N.Th (unsur Kristen), Prof Dr H Malik Saepudin, MKM, M.Kes (unsur Islam), Js. Tjhin Djie Sen (unsur Konghucu), dan Drs H Slamet Rianto, M.Pd (Muhammadiyah Kalbar).
“Dialog ini mengangkat pentingnya toleransi dan kerja sama lintas iman sebagai langkah preventif terhadap potensi konflik sosial berbasis keagamaan di tengah keberagaman Kota Pontianak,” tutupnya.